JEMBER, Nusabarong.com  – Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan Program Pro Gus’e Update untuk membantu para nelayan dalam pengurusan surat izin kapal/perahu nelayan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah nelayan mendapatkan BBM bersubsidi.

Melalui program ini, Pemkab Jember membentuk satuan tugas (satgas) pengurusan perizinan kapal nelayan. Satgas tersebut ditargetkan membantu sekitar 8.000 perahu nelayan yang hingga kini belum memiliki dokumen perizinan kapal.

Baca Juga

4 hari  lalu

Perpisahan Camat Puger, Beny Armindo Ginting Tinggalkan Puger dan Digantikan Asra Joyo Widono

113 salman

Surat izin kapal dinilai penting bagi nelayan, terutama untuk mempermudah akses pembelian BBM bersubsidi di SPBN maupun SPBU yang melayani kebutuhan nelayan.

Selain itu, keberadaan satgas diharapkan dapat meminimalisir persoalan hukum yang selama ini dialami nelayan. Sebab, nelayan yang tidak memiliki dokumen kapal dapat menghadapi persoalan ketika membeli atau menggunakan BBM bersubsidi.

Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) mengatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan respons pemerintah daerah terhadap usulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jember.

Baca Juga

4 hari  lalu

Perpisahan Camat Puger, Beny Armindo Ginting Tinggalkan Puger dan Digantikan Asra Joyo Widono

113 salman

Menurut Gus Fawait, pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian hukum kepada masyarakat nelayan yang selama ini mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan kapal.

“Baru kali ini Pemerintah Kabupaten Jember memperjelas dan memperhatikan, serta memberikan kepastian hukum kepada nelayan Jember,” ujar Gus Fawait dalam sambutannya.

Gus Fawait juga berjanji akan menuntaskan proses perizinan perahu nelayan di Kabupaten Jember pada tahun ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa satgas tersebut akan memfasilitasi pengurusan izin bagi sekitar 4.176 kapal besar serta kurang lebih 3.000 kapal kecil dan menengah.

“Kita telah membentuk satgas untuk kepengurusan surat izin kapal. Karena kita tahu nelayan punya masalah hukum karena dianggap melakukan penyelewengan BBM bersubsidi karena kapalnya tidak mempunyai izin,” tegasnya.

Menurut Gus Fawait, persoalan kemiskinan di Kabupaten Jember juga banyak ditemukan di wilayah pesisir. Karena itu, perhatian terhadap nelayan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah.

“Mereka adalah saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan,” pungkasnya.

Salman